Ketika Identitas Jadi Senjata Politik: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Beberapa tahun terakhir, setiap momentum politik selalu diiringi oleh satu pola yang sama. Isu agama diangkat, etnis disinggung, latar belakang pribadi dipersoalkan. Media sosial langsung ramai. Komentar terbelah. Dukungan dan penolakan mengeras bukan karena program atau gagasan, tetapi karena identitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas bukan sekadar strategi kampanye biasa. Ia bekerja dengan cara yang jauh lebih emosional. Identitas menyentuh sesuatu yang paling personal dalam diri seseorang. Ketika identitas disentuh, rasionalitas sering kali mundur ke belakang.

Dalam banyak kasus, isu yang sebenarnya kompleks disederhanakan menjadi pertarungan “kami” dan “mereka”. Narasi seperti ini mudah viral karena memicu rasa memiliki dan rasa terancam secara bersamaan. Media sosial mempercepat prosesnya. Potongan ceramah, kutipan pidato, atau unggahan lama bisa dipakai untuk membangun persepsi tertentu. Dalam hitungan jam, opini publik terbentuk.

Menurut saya, yang berbahaya bukan sekadar perbedaan identitas itu sendiri. Indonesia memang beragam sejak awal. Yang berbahaya adalah ketika identitas sengaja dipolitisasi untuk mobilisasi dukungan. Ketika identitas dijadikan alat untuk menggalang suara, maka polarisasi menjadi efek samping yang dianggap wajar.

Politik identitas sering dibungkus sebagai pembelaan nilai atau tradisi. Padahal, di baliknya ada kepentingan elektoral. Identitas menjadi instrumen untuk menciptakan loyalitas yang sulit digoyahkan oleh debat rasional. Orang tidak lagi memilih berdasarkan program, tetapi berdasarkan rasa kedekatan emosional.

Saya melihat dampaknya bukan hanya pada hasil pemilu, tetapi pada relasi sosial sehari-hari. Pertemanan retak karena pilihan politik. Diskusi keluarga berubah tegang. Kepercayaan publik terhadap kelompok lain menurun. Polarisasi tidak berhenti setelah kontestasi selesai, ia bertahan lama dalam ingatan kolektif.

Yang ironis, politik identitas sering kali mengabaikan substansi kebijakan. Isu ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan tenggelam oleh perdebatan simbolik. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi konkret, bukan sekadar penegasan identitas.

Menurut saya, tantangan terbesar kita bukan menghapus identitas dari politik, karena itu mustahil. Tantangannya adalah memastikan identitas tidak dipakai sebagai alat manipulasi. Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi perbedaan tanpa menjadikannya sumber perpecahan.

Jika identitas terus dijadikan senjata, yang menang mungkin kandidat tertentu. Tetapi yang kalah adalah kualitas demokrasi itu sendiri.