Pemimpin atau Propagandis? Trump dan Normalisasi Kebohongan dalam Politik Dunia

Akhir Februari 2026. Trump kembali berdiri di podium Gedung Putih , mengumumkan serangan besar-besaran AS-Israel ke Iran dan menyebut fasilitas nuklir Iran telah "dihancurkan total" klaim yang sama persis dengan yang ia ucapkan setelah serangan pertama di Juni 2025. Padahal dokumen resmi Gedung Putih yang dirilis November 2025 hanya menyebut serangan itu "secara signifikan mendegradasi" program nuklir Iran, bukan menghancurkannya. Penilaian Pentagon Juli 2025 bahkan hanya menyimpulkan program nuklir Iran mundur sekitar dua tahun. Penulis berpandangan bahwa kontradiksi antara klaim Trump dengan dokumen pemerintahnya sendiri bukan sekadar inkonsistensi komunikasi, melainkan bukti nyata propaganda sistematis yang berbahaya bagi tatanan politik internasional. Oleh sebab itu tulisan ini akan membangun tiga argumen secara berturut-turut bahwa Trump menerapkan teknik propaganda secara terencana, bahwa perilaku ini telah menormalisasi disinformasi di tingkat kepemimpinan global, dan bahwa normalisasi tersebut secara nyata mengancam integritas tata kelola internasional.

Pertama, strategi komunikasi Trump mencerminkan teknik propaganda yang oleh RAND Corporation disebut "firehose of falsehood" penyebaran pesan palsu dalam volume besar, berulang, dan cepat melalui berbagai saluran tanpa komitmen terhadap kebenaran. Jowett dan O'Donnell (2012) dalam Propaganda and Persuasion mendefinisikan propaganda sebagai upaya terencana membentuk persepsi demi kepentingan sang propagandis, sementara Shabo (2008) mencatat teknik fear appeal dan bandwagon sebagai dua teknik paling efektif keduanya menjadi ciri khas retorika Trump dalam isu keamanan dan konflik internasional. Yang membuat kasus ini luar biasa adalah bahwa teknik tersebut tidak dijalankan oleh agen rahasia atau media negara, melainkan langsung oleh pemimpin tertinggi sebuah negara demokrasi liberal.

Bukti empirisnya tidak terbantahkan. Klaim "dihancurkan total" yang terus diulang Trump soal fasilitas nuklir Iran meskipun bertentangan dengan penilaian intelijen AS sendiri menunjukkan pola propaganda yang konsisten dan terencana serta satu narasi disebarkan masif sebelum pemeriksa fakta sempat merespons. The Washington Post mencatat lebih dari 30.573 klaim palsu selama masa jabatan pertama Trump, rata-rata 21 kebohongan per hari. Pérez-Curiel dkk. (2021) dalam Social Sciences (MDPI) membuktikan bahwa retorika digital Trump ini tidak hanya efektif di dalam negeri, tetapi juga diadopsi pemimpin-pemimpin populis di seluruh dunia, dari Brasil hingga Hungaria, menjadikannya lebih dari sekadar fenomena Amerika.

Kedua, yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar banyaknya kebohongan adalah efek normalisasinya terhadap standar komunikasi kepemimpinan global. Lanoszka (2019) dalam European Journal of International Security memperingatkan bahwa disinformasi oleh aktor negara tidak hanya menipu audiens langsung, tetapi meracuni ekosistem informasi global yang menjadi fondasi kerja sama internasional. World Economic Forum dalam Global Risks Report 2025 menempatkan disinformasi sebagai risiko global jangka pendek teratas untuk tahun kedua berturut-turut, dan secara eksplisit mencatat bahwa pemimpin negara termasuk dalam kategori aktor yang memproduksi konten palsu.

Studi International Center for Journalists bersama City St George's University of London (2025), berdasarkan analisis lebih dari 10.000 artikel, menyimpulkan Trump sebagai sumber utama disinformasi dalam pemilu AS 2024. Béland dkk. (2025) dalam Policy Options menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah domestik Amerika ini adalah preseden berbahaya yang menantang fondasi epistemis tata kelola global, yakni keyakinan bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi bersama. Bila fondasi ini runtuh, negosiasi internasional, kesepakatan iklim, hingga resolusi konflik bersenjata semuanya menjadi lebih sulit.

Ketiga, normalisasi disinformasi oleh Trump secara langsung mengancam integritas tata kelola internasional. Morse (2025) dalam Ethics and International Affairs menganalisis bagaimana fragmentasi informasi yang dipicu aktor politik kuat memperlemah kapasitas lembaga multilateral seperti PBB dan NATO untuk merespons krisis secara efektif. Kasus Iran menjadi bukti paling nyata yang memperlihatkan ketika klaim Trump soal "kehancuran total" fasilitas nuklir Iran diterima mentah-mentah oleh sebagian publik global, kalkulasi diplomatik negara-negara lain pun ikut terdistorsi sebab mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang keliru.

Lewandowsky dkk. (2023) dalam Current Opinion in Psychology menunjukkan bahwa propaganda yang dipimpin kepala negara mampu mengubah realitas kolektif jutaan orang secara permanen. Papageorgiou (2025) dalam SAIS Review of International Affairs (Johns Hopkins University) mempertegas bahwa perpaduan antara disinformasi aktor negara dan algoritma media sosial telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi politik global. Ini bukan lagi sekadar persoalan fakta versus fiksi ini adalah krisis epistemis yang berdampak langsung pada stabilitas hubungan internasional.

Ketiga argumen di atas bahwa Trump menerapkan teknik propaganda secara sistematis, bahwa hal ini menormalisasi disinformasi di tingkat kepemimpinan global, dan bahwa normalisasi tersebut mengancam integritas tata kelola internasional telah menunjukkan bahwa fenomena Trump adalah preseden berbahaya yang menantang prasyarat paling fundamental dari hubungan internasional modern. Kasus Iran hanyalah episode terbaru dari pola yang sudah lama berjalan, dimana ketika kepala negara menjadi propagandis, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pemimpin, melainkan fondasi kepercayaan yang menopang seluruh arsitektur kerja sama internasional. Komunitas global tidak boleh membiarkan standar ini menjadi normal baru.